For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.05/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Also known as: PMK 114/PMK.05/2021 · PMK No. 114/PMK.05/2021

Status:
Active
Effective Date:31 Agustus 2021Publication Date:30 Agustus 2021
Penanganan PandemiAnggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
LocationKementerian Keuangan
Effective Date31 Agustus 2021
Publication Date30 Agustus 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 terkait mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19. Perubahan tersebut meliputi penyaluran belanja bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Perubahan utama mencakup: 1. Penyaluran belanja bantuan sosial dalam bentuk uang melalui mekanisme LS ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga non-pemerintah penerima bantuan, dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 2. Penyaluran belanja bantuan sosial melalui bank/pos penyalur dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, pengisian uang elektronik, atau pemberian uang tunai. 3. Penambahan ketentuan mengenai belanja bantuan pemerintah, yang penyalurannya dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah, dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 4. Penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya kepada perseorangan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai, dengan persyaratan tertentu seperti arahan Presiden atau penugasan dari badan/lembaga yang ditunjuk Presiden, serta kondisi mendesak dan tidak dapat dibayarkan langsung melalui rekening penerima bantuan. KPA bertanggung jawab atas ketepatan sasaran dan jumlah bantuan.

(-)

(-)