For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

Also known as: PP 8/1985 · PP No. 8 Tahun 1985 · PP Nomor 8 Tahun 1985

Status:
Inactive
Effective Date:8 Februari 1985Publication Date:8 Februari 1985
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerusahaan Umum (Perum) Bio Farma
LocationPemerintah Pusat
Effective Date08 Februari 1985
Publication Date08 Februari 1985
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 ini bertujuan untuk mengatur kembali Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Peraturan ini menetapkan bahwa PERUM Bio Farma akan melanjutkan operasinya dengan fokus pada produksi, pemasaran, dan distribusi produk hayati dan farmasi. Perusahaan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sementara Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan internal, kepegawaian, dan penggunaan laba perusahaan.

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(-)