Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, menyusul hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha, serta mendorong investasi budi daya dalam negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyesuaian mekanisme penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) yang kini wajib didasarkan pada kuota yang ditetapkan Menteri dan hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar. Nelayan Kecil diwajibkan memiliki perizinan berusaha dan melaporkan hasil tangkapannya secara elektronik. Selain itu, pembudidayaan BBL wajib dilakukan di dalam wilayah Indonesia oleh pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut, dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis, perizinan, dan melakukan Penebaran Kembali (restocking) sebesar 2% dari hasil panen.

Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan BBL dan komoditas lobster, kepiting, serta rajungan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang memerlukan surat keterangan khusus dari instansi berwenang. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi diperketat melalui pemeriksaan dokumen perizinan, kuota, dan kesesuaian lokasi serta ukuran komoditas oleh pengawas perikanan.