Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi dan akses keuangan.

Ketentuan Substansial: Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Pengaturan ini meliputi penggunaan instrumen untuk memperkuat ketahanan permodalan, mengelola risiko kredit, likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga, serta membatasi konsentrasi eksposur. Bank wajib mematuhi ketentuan makroprudensial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga terkait. Bank juga diwajibkan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk surveilans dan pemeriksaan.

1. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 7, 10, dan/atau 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Jika setelah teguran tertulis Bank tetap tidak memenuhi kewajiban, dapat dikenakan sanksi administratif tambahan seperti pembatasan operasi moneter atau penghentian sementara kegiatan tertentu.
3. Pihak yang ditugaskan untuk pemeriksaan yang melanggar ketentuan kerahasiaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau rekomendasi pencabutan izin usaha.