For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Perikanan Laut

Also known as: Permen KKP PER.30/MEN/2011 · Permen KKP No. PER.30/MEN/2011

Status:
Inactive
Effective Date:26 September 2011Publication Date:26 September 2011
Struktur Organisasi PemerintahKelautan & Perikanan

Information

TypePeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
ThemeOrganisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Perikanan Laut
LocationKementerian Kelautan dan Perikanan
Effective Date26 September 2011
Publication Date26 September 2011
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL). BPPL adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan. Tugas BPPL adalah melaksanakan kegiatan penelitian perikanan laut. Fungsi BPPL meliputi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan penelitian di berbagai bidang perikanan laut, pelayanan teknis, pengelolaan prasarana dan sarana penelitian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Susunan organisasi BPPL terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional, Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung pelaksanaan penelitian perikanan laut. Pada BPPL dapat dibentuk Instalasi berdasarkan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan penelitian dan kegiatan lain sesuai keahlian masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(-)

(-)