For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Penebangan Pohon

Also known as: Perda Kota Sukabumi 10/2016 · Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2016 · Perda Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:2 November 2016Publication Date:2 November 2016
Perizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Penebangan Pohon
LocationPemerintah Kota Sukabumi
Effective Date02 November 2016
Publication Date02 November 2016
Place of EnactmentSukabumi

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 7 Seri E – 3)

Peraturan Daerah Kota Sukabumi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perlunya sinergitas dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ketentuan Substansial:

  • Definisi: Mengubah definisi beberapa istilah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pohon.
  • Masa Berlaku Izin: Memperjelas masa berlaku izin penebangan pohon.
  • Pemindahan Pohon: Menambahkan ketentuan mengenai pemindahan pohon sebagai alternatif jika penebangan tidak diizinkan, termasuk kewajiban pemohon izin untuk merawat pohon yang dipindahkan.
  • Kewajiban Pemegang Izin: Memperbarui kewajiban pemegang izin penebangan pohon, termasuk penggantian pohon yang ditebang dengan pohon sejenis dan pembayaran uang penggantian.

(-)

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7A ayat (3), Pasal 8, dan/atau Pasal 9 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).