Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2025

Undang-Undang ini dibentuk sebagai upaya penegasan kembali kedudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, mengingat dasar hukum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan cakupan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri atas 15 kecamatan, serta menetapkan batas-batas wilayah daerah yang berbatasan dengan Negara Republik Filipina, Laut Maluku, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Laut Sulawesi. Penegasan batas daerah secara pasti di lapangan akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan Tahuna sebagai ibu kota kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, dan Kecamatan Tahuna Timur.

Peraturan ini juga menegaskan karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan ciri geografis pesisir, dataran tinggi, dan kawasan perbatasan. Selain itu, diakui pula potensi sumber daya alam di sektor perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, serta kekayaan keragaman budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.