For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank

Also known as: Peraturan LPS 1/2011 · Peraturan LPS No. 1 Tahun 2011 · Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:27 September 2011Publication Date:27 September 2011
Perbankan & Lembaga Keuangan

Information

TypePeraturan Lembaga Penjamin Simpanan
ThemeLikuidasi Bank
LocationLembaga Penjamin Simpanan
Effective Date27 September 2011
Publication Date27 September 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank 2. Keputusan Dewan Komisioner LPS Nomor 008/DK-LPS/V/2007 tentang Pemberian Insentif Kepada Tim Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat 3. Keputusan Dewan Komisioner LPS Nomor 013/DK-LPS/V/2007 tentang Potongan Hutang (Haircut) Dalam Rangka Proses Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan likuidasi bank dengan menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Peraturan ini mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah pencabutan izin usaha bank, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset serta kewajiban bank, pembentukan Tim Likuidasi, dan pengambilan alih hak dan wewenang pemegang saham. Tim Likuidasi bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembubaran badan hukum bank, pemutusan hubungan kerja, pemberesan aset dan kewajiban, serta pelaporan kepada LPS. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban penyusunan Neraca Penutupan dan Neraca Sementara Likuidasi, serta memberikan panduan mengenai pemberian insentif dan potongan hutang kepada debitur.

1. Pemberian insentif kepada Tim Likuidasi BPR dan BPRS atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Tim Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat sebelum ditetapkannya Peraturan ini. 2. Pemberian insentif kepada Tim Likuidasi Bank Umum atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pemberian insentif dalam Peraturan ini. 3. Permohonan potongan hutang yang diajukan oleh Debitur namun belum disetujui oleh Tim Likuidasi atau LPS sampai dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka pemberian potongan hutang dilakukan berdasarkan Peraturan ini. 4. Peraturan pelaksanaan mengenai Likuidasi Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru.

(-)