Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan. Tugas IPDN adalah menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi di bidang kepamongprajaan. Fungsi IPDN meliputi penyusunan rencana dan program pendidikan tinggi kepamongprajaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kemampuan, keterampilan, dan karakter kepamongprajaan, pengembangan ilmu pemerintahan, pemberian pertimbangan akademis kepada Menteri, penatausahaan pendidikan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi IPDN terdiri atas Penanggung Jawab (Menteri), Dewan Penyantun, Senat Institut, Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Lembaga, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Profesi Kepamongprajaan, Kampus Jakarta, Kampus Daerah, dan Unsur Penunjang. Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi tersebut, termasuk struktur organisasi di tingkat biro, bagian, dan subbagian. Selain itu, diatur pula mengenai kelompok jabatan fungsional yang memiliki tugas sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh pejabat di lingkungan IPDN akan dilantik berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)