Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015, dengan menetapkan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Besaran tunjangan disesuaikan dengan kelas jabatan dan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara, atau dalam masa persiapan pensiun. Penghitungan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja dan disiplin, dengan proporsi masing-masing 40% dan 60%. Penilaian kinerja dilakukan melalui laporan harian dan SKP, sementara disiplin dinilai dari kehadiran dan hukuman disiplin.

(-)

1. Pegawai yang melanggar disiplin dikenakan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan jenis hukuman disiplin yang diterima, mulai dari 50% hingga 100% dari 10% tunjangan kinerja. 2. Pemotongan tunjangan juga berlaku bagi pegawai yang tidak memenuhi capaian kinerja atau disiplin, dengan persentase pemotongan bervariasi tergantung pelanggaran.