For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Also known as: PMK 85/PMK.03/2019 · PMK No. 85/PMK.03/2019

Status:
Active
Effective Date:30 Juli 2019Publication Date:29 Mei 2019
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeMekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
LocationKementerian Keuangan
Effective Date30 Juli 2019
Publication Date29 Mei 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 ini bertujuan untuk menggantikan mekanisme pengawasan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemotongan dan penyetoran pajak serta penyesuaian dengan mekanisme pembayaran pajak secara elektronik. Peraturan ini mengatur kewajiban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak ke Kas Negara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) sebagai bagian dari pengawasan dan pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pengujian kebenaran perhitungan serta penyetoran pajak.

(-)

  • 1. Penundaan penyaluran DBH atau DAU hingga 50% jika Kuasa BUD tidak menyampaikan DTH dan RTH tepat waktu.
  • 2. Pelunasan pajak terutang beserta sanksinya harus dilakukan sesuai ketentuan perpajakan, jika tidak, akan ada pemberitahuan tertulis dan laporan kepada pihak terkait.