For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

Also known as: Peraturan Menag 23/2019 · Peraturan Menag No. 23 Tahun 2019 · Peraturan Menag Nomor 23 Tahun 2019

Status:
Inactive
Effective Date:15 Oktober 2019Publication Date:15 Oktober 2019
Sistem Pendidikan Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Agama
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
LocationKementerian Agama
Effective Date15 Oktober 2019
Publication Date15 Oktober 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143).

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Perubahan meliputi visi, misi, dan tujuan Institut, serta ketentuan mengenai bendera Institut dan bendera Fakultas/Pascasarjana. Selain itu, terdapat perubahan persyaratan dan pemberhentian Wakil Rektor, perubahan pada Satuan Pengawasan Internal, serta persyaratan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT. Proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut juga mengalami perubahan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pegawai Institut yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta ketentuan mengenai perizinan dan penutupan Program Studi. Terdapat pula perubahan mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi, tata cara pembentukan keputusan dan instrumen hukum lain, serta kerja sama dengan pihak lain.

(-)

(-)