For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

Also known as: Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat 1/2020 · Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2020 · Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:17 Februari 2020Publication Date:17 Februari 2020
Perbankan & Lembaga Keuangan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT
LocationPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Effective Date17 Februari 2020
Publication Date17 Februari 2020
Place of EnactmentMataram

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Perubahan tersebut meliputi penghapusan Pasal 3 ayat (2), perubahan ayat (4) dan (5) Pasal 3, perubahan ayat (1) Pasal 7, perubahan ayat (1) Pasal 9, perubahan ayat (2) dan (3) Pasal 18 dengan penyisipan ayat (2a), perubahan ayat (2), (3), dan (4) Pasal 23 dengan penyisipan ayat (2a), perubahan ayat (1) Pasal 31, perubahan Pasal 38, perubahan ayat (1) dan (4) Pasal 45, serta perubahan Pasal 47. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

(-)

(-)