For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Also known as: Permendagri 68/2018 · Permendagri No. 68 Tahun 2018 · Permendagri Nomor 68 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:2 Agustus 2018Publication Date:23 Juli 2018
Pajak & Retribusi DaerahKetentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date02 Agustus 2018
Publication Date23 Juli 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dasar penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan penambahan jenis, merek, tipe, dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum diatur sebelumnya. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, Menteri Dalam Negeri menetapkan dasar penghitungan baru untuk jenis kendaraan bermotor yang baru. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

(-)

(-)