Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/27/PBI/2004

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang pelaksanaan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Latar belakangnya adalah peralihan kewenangan pengawasan BKD dari Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia kepada Bank Indonesia, setelah dicabutnya peraturan-peraturan yang mendasari pendirian BKD dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha BKD serta mengintensifkan pelaksanaan pengawasan BKD secara efektif dan efisien. Bank Indonesia menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengawasan BKD sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank wajib menyampaikan laporan secara triwulanan dan setiap akhir bulan Juni dan Desember kepada Bank Indonesia mengenai rekapitulasi neraca dan laba rugi BKD, analisis perkembangan BKD, serta analisis mengenai BKD yang berpotensi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Biaya pengawasan BKD menjadi beban Bank Indonesia, dan Bank wajib mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya pengawasan BKD setiap tahunnya.

1. Peraturan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

(-)