[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","6954cda4-3139-4d1b-b5a4-accc9a0d73c6","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_55":56,"_57":58,"_62":63,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":93,"_112":-5,"_113":-5,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_50":47,"_51":52,"_53":54},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_50":56,"_51":59,"_60":61},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[64,67],{"_50":65,"_51":66,"_53":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Kesehatan",{"_50":68,"_51":69,"_53":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar / Pedoman","location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan","subject_matter","Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan penyelenggaraan PBBR subsektor kesehatan yang menjadi pedoman\r\nbagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku\r\nUsaha serta masyarakat umum lainnya; Pengelompokan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; Pelaksanaan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; pengawasan dan sanksi pelanggaran ketentuan; Pencabutan PB dan/atau PB UMKU; Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi; dan pendanaan","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar - Kegiatan Usaha - Standar Produk/Jasa - Penyelenggaraan - Perizinan Berusaha - Berbasis Risiko - Subsektor Kesehatan
2025
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 11, BN 2025 (749); 540hlm
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal \r\n296, dan Pasal 457 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun\r\n2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis\r\nRisiko \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; \r\nUU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2025; Perpres Nomor 161 Tahun 2024; \r\nPermenkes Nomor 21 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan penyelenggaraan PBBR subsektor kesehatan yang menjadi pedoman\r\nbagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku\r\nUsaha serta masyarakat umum lainnya; Pengelompokan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; Pelaksanaan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; pengawasan dan sanksi pelanggaran ketentuan; Pencabutan PB dan/atau PB UMKU; Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi; dan pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2025. \n 540 hlm; hlm 1 sd 23 batang tubuh, hlm 24 sd 540 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan\n2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan\n3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021\n4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk mengatur standar kegiatan usaha dan produk/jasa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor kesehatan. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di sektor kesehatan. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam penerbitan perizinan berusaha dan pengawasan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar seperti kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Sistem perizinan dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelompokan kegiatan usaha dalam subsektor kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan pengendalian vektor penyakit. Selain itu, peraturan ini menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha.

","transitional_provisions","1. PB dan PB UMKU subsektor kesehatan yang masih dalam proses permohonan, belum terverifikasi, atau belum berlaku efektif tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021.\n2. PB dan PB UMKU subsektor kesehatan yang telah diterbitkan sebelum implementasi Sistem OSS berbasis risiko dinyatakan tetap berlaku dan dimutakhirkan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor kesehatan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, dan/atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU subsektor kesehatan.\n3. Sanksi administratif dapat dikenakan secara bertahap dan tidak bertahap.","revoked_by","partially_revoked_by","revokes",[94,100,104,108],{"_95":96,"_97":98,"_32":99},"text","Permenkes No. 17 Tahun 2024tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatansepanjang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan/atau produk/jasa pada PB dan PB UMKU subsektor kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308446/permenkes-no-17-tahun-2024","f49918a3-1b02-44eb-a52c-fa754e9b5c39",{"_95":101,"_97":102,"_32":103},"Permenkes No. 8 Tahun 2022tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatansepanjang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan/atau produk/jasa pada PB dan PB UMKU subsektor kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218295/permenkes-no-8-tahun-2022","90157ab0-670b-42b7-839e-cbf18a240ece",{"_95":105,"_97":106,"_32":107},"Permenkes No. 14 Tahun 2021tentangStandar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatansepanjang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan/atau produk/jasa pada PB dan PB UMKU subsektor kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203315/permenkes-no-14-tahun-2021","1f90085b-7413-4a46-865e-8f90a4ed1152",{"_95":109,"_97":110,"_32":111},"Permenkes No. 26 Tahun 2018tentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111928/permenkes-no-26-tahun-2018","4cd5ecb7-8026-4978-83fe-57ee4717c5b1","amended_by","amends","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
REGARDING
BUSINESS ACTIVITY STANDARDS AND PRODUCT/SERVICE STANDARDS FOR
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING SUBSECTOR
HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (7), Article
296, and Article 457 of Government Regulation Number 28 of
2025 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing,
it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Health
concerning Business Activity Standards and Product/Service Standards
for Implementation of Risk-Based Business Licensing
Health Subsector;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 State Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning
State Ministries (State Gazette of the Republic
Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916)
as amended by Law
Number 61 of 2024 concerning Amendments to
Law Number 39 of 2008 concerning
State Ministries (State Gazette of the Republic
Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 6 of 2023 concerning
Promulgation of Government Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation
Into Law (State Gazette of the Republic
Indonesia of 2020 Number 41, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Government Regulation Number 28 of 2025
concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025
Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic
Indonesia Number 7115);
Presidential Regulation Number 161 of 2024 concerning
the Ministry of Health (State Gazette of the Republic
Indonesia of 2024 Number 357);
Regulation of the Minister of Health Number 21 of 2024
concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry
of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of
2024 Number 1048);

DECIDES:

To stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH CONCERNING BUSINESS
ACTIVITY STANDARDS AND PRODUCT/SERVICE STANDARDS FOR
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING
HEALTH SUBSECTOR.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/6954cda4-3139-4d1b-b5a4-accc9a0d73c6/permenkes-no-11-tahun-2025.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260522%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260522T174757Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=41b3abb70133856445ea04e383424337eda7642489b9ad1fd4035d27b2aadb5d","actionData","errors"]