For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Also known as: PMK 62/PMK.04/2011 · PMK No. 62/PMK.04/2011

Status:
Inactive
Effective Date:30 Maret 2011Publication Date:30 Maret 2011
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date30 Maret 2011
Publication Date30 Maret 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 ini ditetapkan untuk mengatur penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang telah diubah, khususnya terkait dengan barang-barang yang tidak dikuasai, dikuasai negara, dan menjadi milik negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur yang jelas dalam penanganan barang-barang tersebut. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penetapan, penyimpanan, dan penyelesaian barang-barang yang tidak dikuasai, dikuasai negara, dan menjadi milik negara, termasuk melalui lelang, pemusnahan, atau hibah. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabean dalam jangka waktu tertentu dan memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

(-)

(-)