For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1996

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

Also known as: Keppres 41/1996 · Keppres No. 41 Tahun 1996 · Keppres Nomor 41 Tahun 1996

Status:
Active
Effective Date:4 Juni 1996Publication Date:4 Juni 1996
Investasi & Penanaman ModalPerizinan & Pelayanan PublikKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemeKawasan Industri
LocationPemerintah Pusat
Effective Date04 Juni 1996
Publication Date04 Juni 1996
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri 2. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri Peraturan ini mengubah: (-)

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri bertujuan untuk mempercepat pengembangan kawasan industri di Indonesia. Kebijakan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang. Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kawasan industri berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Perusahaan Kawasan Industri harus berbentuk badan hukum dan dapat berupa BUMN, BUMD, koperasi, perusahaan swasta nasional, atau perusahaan penanaman modal asing. Setiap perusahaan kawasan industri wajib memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan tata tertib kawasan industri.

1. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri yang dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Keputusan Presiden ini. 2. Izin Tetap Kawasan Industri yang dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan Presiden ini berlaku sebagai Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(-)