Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 718).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta bukan penerima upah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan program-program jaminan sosial tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban bagi peserta bukan penerima upah untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, baik secara mandiri maupun melalui wadah atau kelompok tertentu. Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara juga diatur dalam konteks JKK.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan pendaftaran, penerbitan kartu peserta, pembentukan wadah atau kelompok tertentu, tata cara pembayaran iuran (termasuk pembayaran tunggakan), pelaporan perubahan data kepesertaan, dan manfaat jaminan (JKK, JKM, JHT). Manfaat JKK meliputi pelayanan kesehatan dan santunan berupa uang. Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran ditambah hasil pengembangannya.

Selain itu, diatur pula tata cara pelaporan dan penetapan jaminan, penyelesaian perbedaan pendapat dalam program JKK (melalui Pengawas Ketenagakerjaan), serta penyampaian dan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

(-)