For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Tahun 2016

Also known as: Perda Kabupaten Sukabumi 16/2015 · Perda Kabupaten Sukabumi No. 16 Tahun 2015 · Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:29 Desember 2015Publication Date:29 Desember 2015
Investasi & Penanaman ModalPerbankan & Lembaga Keuangan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePenyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Tahun 2016
LocationPemerintah Kabupaten Sukabumi
Effective Date29 Desember 2015
Publication Date29 Desember 2015
Place of EnactmentPelabuhan Ratu

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 seri E)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) pada tahun 2016.

Latar Belakang dan Tujuan: Penyertaan modal ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha Bank BJB, memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

  • Penyertaan modal daerah berupa uang yang dianggarkan dalam APBD.
  • Penyertaan modal yang telah disetorkan sebesar 83.000.000 lembar saham senilai Rp. 20.750.000.000,-.
  • Penyertaan modal yang akan disetorkan pada Tahun 2016 sebanyak 8.957.621 lembar saham dengan nilai Rp. 8.420.163.740,-.
  • Pelaksanaan penyertaan modal oleh Bank BJB dipergunakan sesuai bussinessplan.
  • Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB.
  • Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal yang dialokasikan dalam APBD.
  • Bank BJB berkewajiban mengelola penyertaan modal berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan.
  • Bank BJB berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal kepada Bupati melalui Komisaris.
  • Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal, dibantu oleh Komisaris.

(-)

(-)