Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Also known as: PP 45/1995 · PP No. 45 Tahun 1995 · PP Nomor 45 Tahun 1995

Status:

Inactive

•Effective Date:30 Desember 1995•Publication Date:30 Desember 1995

Pasar Modal & Bursa Komoditi

TypePeraturan Pemerintah (PP)

ThemePenyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

LocationPemerintah Pusat

Effective Date30 Desember 1995

Publication Date30 Desember 1995

Place of EnactmentJakarta

Status: Peraturan ini TIDAK BERLAKU.
Kapan Dicabut: Peraturan ini dicabut pada tanggal 1 Januari 1996.
Pengganti: Digantikan oleh peraturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan pasar modal saat ini.
Riwayat Perubahan: Sebelum dicabut, peraturan ini mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar modal.

Tujuan dan Latar Belakang: Untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dengan menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan: Menetapkan persyaratan permodalan, tata cara perizinan, dan sanksi administratif bagi pelanggaran.
Alasan Dicabut: Peraturan ini dicabut karena sudah tidak relevan dengan kondisi pasar modal yang berkembang.
Dampak Pencabutan: Mengharuskan penyesuaian oleh pihak-pihak terkait terhadap peraturan baru yang menggantikan.

Ketentuan Peralihan Saat Dicabut: Pihak-pihak yang terlibat harus menyesuaikan dengan peraturan baru dalam jangka waktu yang ditentukan.
Transisi ke Peraturan Pengganti: Diberikan waktu transisi untuk memenuhi persyaratan peraturan baru.
Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut: Hak dan kewajiban yang belum selesai harus diselesaikan sesuai ketentuan baru.
Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai: Perkara yang belum selesai harus diselesaikan berdasarkan peraturan baru.

Sanksi yang Dahulu Berlaku: Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.
Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut: Sanksi yang belum diselesaikan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan baru.
Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan: Sanksi yang masih berjalan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.