Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Kebijakan Baru dan Poin Terkait:

• Dokumen dikenakan Bea Meterai sebesar Rp10.000,00 untuk setiap Dokumen yang terkait dengan tindakan hukum atau transaksi.
• Pengurangan atau penyesuaian tarif Bea Meterai dapat dilakukan tergantung pada kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat.
• Fasilitas pembebasan Bea Meterai diberikan untuk dokumen tertentu, termasuk untuk kegiatan sosial dan bencana alam.
• Penegasan perlunya kepastian hukum terkait pemungutan Bea Meterai dan analisis kesesuaian peraturan yang lebih luas.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap terutang dan harus dibayar berdasarkan Undang-Undang yang lama.
- Meterai tempel yang masih tersedia yang dicetak di bawah Undang-Undang sebelumnya dapat digunakan hingga satu tahun setelah peraturan ini berlaku, namun tidak dapat ditukar dengan uang.

Sanksi Administratif dan Pidana:

• Sanksi administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor oleh pemungut.
• Pelanggaran pemalsuan atau penggunaan Meterai yang tidak sah dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan denda maksimum Rp500.000.000.
• Pelanggaran terkait penghilangan tanda Meterai juga dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sampai Rp200.000.000.