For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016

Also known as: PMK 153/PMK.07/2015 · PMK No. 153/PMK.07/2015

Status:
Inactive
Effective Date:10 Agustus 2015Publication Date:7 Agustus 2015
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeBatas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
LocationKementerian Keuangan
Effective Date10 Agustus 2015
Publication Date07 Agustus 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 ini bertujuan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2016. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah dan pinjaman daerah. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan batas defisit dan pinjaman, serta menetapkan kategori kapasitas fiskal daerah yang menentukan batas maksimal defisit APBD. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan rencana defisit dan posisi kumulatif pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, pelampauan batas maksimal defisit harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(-)

(-)