For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

Also known as: Permen ESDM 19/2013 · Permen ESDM No. 19 Tahun 2013 · Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:5 Juli 2013Publication Date:4 Juli 2013
Pertambangan & Sumber Energi

Information

TypePeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ThemePembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota
LocationKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Effective Date05 Juli 2013
Publication Date04 Juli 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sampah kota untuk pembangkitan tenaga listrik dan penggunaan energi ramah lingkungan. Pemerintah menugaskan PT PLN untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik berbasis sampah kota, dengan harga yang ditetapkan berdasarkan teknologi (zero waste atau sanitary landfill) dan kapasitas pembangkit (hingga 10 MW atau di atas 10 MW). Badan usaha yang berminat menjadi pengembang sampah kota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapatkan penetapan dari Dirjen EBTKE. Selanjutnya, Menteri menerbitkan surat penugasan kepada PT PLN untuk pembelian tenaga listrik. PT PLN wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu dan melaporkannya. Pembangunan pembangkit listrik harus mencapai COD dalam jangka waktu 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik.

(-)

(-)