For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 Tahun 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian

Also known as: Permentan 75/Permentan/OT.140/11/2011 · Permentan No. 75/Permentan/OT.140/11/2011

Status:
Inactive
Effective Date:5 Desember 2011Publication Date:30 November 2011
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Menteri Pertanian
ThemeLembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian
LocationKementerian Pertanian
Effective Date05 Desember 2011
Publication Date30 November 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian ini membentuk Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (LS-Pro) sebagai lembaga non-struktural di lingkungan Kementerian Pertanian. LS-Pro terdiri dari LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian, LS-Pro Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta LS-Pro Benih dan Bibit Ternak. Tugas LS-Pro adalah melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) produk bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, LS-Pro bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal terkait. Tata cara dan pelaksanaan sertifikasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal terkait. Biaya operasional LS-Pro dibebankan kepada anggaran masing-masing Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian.

1. LS-Pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini harus telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional.

(-)