Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2016

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif melalui pemberian Tunjangan Kinerja. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang memiliki jabatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, dengan pengecualian bagi pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara, atau dalam kondisi lain yang disebutkan dalam peraturan ini. Besaran Tunjangan Kinerja diatur dalam lampiran peraturan ini dan dibayarkan sejak tanggal pelantikan pegawai, dengan memperhitungkan capaian kinerja bulanan. Pajak penghasilan atas tunjangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penetapan kelas jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif dengan persetujuan Menteri terkait. Pegawai yang mendapatkan tunjangan profesi akan menerima selisih antara tunjangan kinerja dan tunjangan profesi, kecuali jika tunjangan profesi lebih besar. Pelaksanaan reformasi birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala.