For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Also known as: Permenkumham 1/2017 · Permenkumham No. 1 Tahun 2017 · Permenkumham Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Inactive
Effective Date:3 April 2017Publication Date:16 Maret 2017
Tata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemeTata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date03 April 2017
Publication Date16 Maret 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan layanan legalisasi dokumen yang cepat, efisien, dan efektif, baik untuk dokumen yang akan digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Peraturan ini mengatur tata cara permohonan legalisasi dokumen, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melampirkan dokumen yang akan dilegalisasi beserta bukti pembayaran. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kecocokan tanda tangan dengan spesimen yang ada. Jika terdapat kekurangan, permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi. Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diajukan.

(-)

(-)