For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2015

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Also known as: PERPRES 42/2015 · PERPRES No. 42 Tahun 2015 · PERPRES Nomor 42 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:8 April 2015Publication Date:8 April 2015
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date08 April 2015
Publication Date08 April 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 karena kenaikan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan dinilai membebani keuangan negara dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara kembali mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Pejabat negara yang telah menerima fasilitas uang muka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diwajibkan mengembalikan selisih uang muka yang diterima agar sesuai dengan ketentuan sebelumnya.

1. Dalam hal fasilitas uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 telah diterimakan, maka Pejabat Negara yang menerima wajib mengembalikan selisih uang muka yang diterimanya sehingga sama dengan nilai uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010.

(-)