For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Also known as: PP 46/2008 · PP No. 46 Tahun 2008 · PP Nomor 46 Tahun 2008

Status:
Active
Effective Date:24 Juni 2008Publication Date:24 Juni 2008
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
LocationPemerintah Pusat
Effective Date24 Juni 2008
Publication Date24 Juni 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dengan menyeimbangkan komposisi keanggotaan dan memperluas kesempatan menjadi anggota. Perubahan utama meliputi penyesuaian komposisi keanggotaan dari 2:1:1 menjadi 1:1:1 antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Jumlah anggota LKS Tripartit Nasional ditetapkan maksimal 45 orang, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing maksimal 27 dan 21 orang. Persyaratan pendidikan calon anggota ditetapkan minimal SMA/sederajat. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan peralihan untuk penyesuaian LKS Tripartit yang sudah ada.

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, LKS Tripartit yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 2. Bagi LKS Tripartit yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dapat menjalankan tugasnya sampai terbentuknya LKS Tripartit sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(-)