Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

(-)

Peraturan Menteri ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Road Map ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

• Pengorganisasian Reformasi Birokrasi: Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). Di tingkat K/L dan Pemda dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
• Tahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Reformasi birokrasi dilaksanakan pada tingkat makro, meso, dan mikro dengan program-program yang berorientasi pada hasil (outcomes).
• Program Tingkat Makro: Penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Program Tingkat Meso: Manajemen perubahan, konsultasi dan asistensi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta knowledge management.
• Program Tingkat Mikro: Manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
• Tunjangan Kinerja: Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

(-)

(-)