For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014

Also known as: Perda Kabupaten Sinjai 1/2014 · Perda Kabupaten Sinjai No. 1 Tahun 2014 · Perda Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:27 Januari 2014Publication Date:27 Januari 2014
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014
LocationPemerintah Kabupaten Sinjai
Effective Date27 Januari 2014
Publication Date27 Januari 2014
Place of EnactmentSinjai

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 758.290.234.381,00, belanja daerah sebesar Rp. 784.689.382.757,00, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp. 26.339.148.376,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 27.399.148.376,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp. 26.399.148.376,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA). Pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) daerah.

(-)

(-)