Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2007

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menetapkan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum yang pasti, menjamin transparansi, dan memberikan pedoman dalam penyusunan serta pengkajian ulang daftar bidang usaha tersebut. Peraturan ini mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha tertutup adalah yang dilarang untuk penanaman modal, sedangkan yang terbuka dengan persyaratan memerlukan pemenuhan syarat tertentu. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan meliputi penyederhanaan, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, transparansi, kepastian hukum, dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal. Kriteria untuk bidang usaha tertutup didasarkan pada kesehatan, keselamatan, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, moral/budaya, dan kepentingan nasional lainnya. Sementara itu, kriteria untuk bidang usaha terbuka dengan persyaratan mencakup perlindungan sumber daya alam, pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.