For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik

Also known as: PMK 148/PMK.04/2020 · PMK No. 148/PMK.04/2020

Status:
Active
Effective Date:7 November 2014Publication Date:7 Oktober 2014
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik
LocationKementerian Keuangan
Effective Date07 November 2014
Publication Date07 Oktober 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai secara Elektronik.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik. Perubahan ini mencakup penyesuaian jenis penerimaan negara dan penambahan lembaga persepsi lainnya sebagai agen penerimaan. Ketentuan substansial meliputi definisi baru dan perubahan pada beberapa istilah terkait penerimaan negara, serta penambahan mekanisme pembayaran dan penyetoran melalui lembaga persepsi lainnya. Peraturan ini juga mengatur pemungutan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Wajib Pungut, serta pelaporan melalui Modul Penerimaan Negara secara elektronik.

(-)

1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro ke dalam atau ke luar daerah pabean.