For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

Also known as: Permenkumham 12/2019 · Permenkumham No. 12 Tahun 2019 · Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:25 Juni 2019Publication Date:19 Juni 2019
Perizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemeIndikasi Geografis
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date25 Juni 2019
Publication Date19 Juni 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait pendaftaran dan pelindungan Indikasi Geografis. Tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan hukum terhadap barang dan/atau produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang berasal dari faktor geografis.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk permohonan yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu atau pemerintah daerah. Pemohon harus mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang diperlukan, serta membayar biaya sesuai ketentuan. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri dan pelindungan melalui perjanjian internasional.

1. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

(-)