For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Also known as: PP 28/2018 · PP No. 28 Tahun 2018 · PP Nomor 28 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:13 Juli 2018Publication Date:12 Juli 2018
Otonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeKerja Sama Daerah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date13 Juli 2018
Publication Date12 Juli 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antar daerah, pihak ketiga, dan lembaga di luar negeri. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mengurangi kesenjangan antar daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, termasuk pembentukan sekretariat kerja sama. Ruang lingkup kegiatan meliputi kerja sama antar daerah, dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga di luar negeri. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban perizinan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kondisi tertentu. Kerja sama dapat berupa penyediaan layanan publik, pemanfaatan aset, dan investasi, dengan prioritas objek berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.

1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama. 2. Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(-)