Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan ini ditetapkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kebijakan ini mengatur tata cara penunjukan, wewenang, serta hak-hak bagi Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.) di lingkungan Kementerian.

Penunjukan Plh. dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara, sedangkan Plt. ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan tetap. Pejabat yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja yang baik. Penunjukan dilakukan melalui surat perintah dan wajib disertai dengan penandatanganan pakta integritas.

Dalam menjalankan tugasnya, Plh. dan Plt. memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas rutin, menetapkan sasaran kinerja pegawai, serta memberikan izin atau rekomendasi tertentu sesuai kewenangan jabatan definitifnya. Namun, mereka dilarang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Terkait kompensasi, pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. tidak menerima tunjangan jabatan, namun berhak atas tambahan tunjangan kinerja dengan syarat dan ketentuan masa jabatan tertentu.