For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan kepala Badan kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil

Also known as: Perka BKN 4/2007 · Perka BKN No. 4 Tahun 2007 · Perka BKN Nomor 4 Tahun 2007

Status:
Inactive
Effective Date:6 Februari 2007Publication Date:6 Februari 2007
Aparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ThemePerubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan kepala Badan kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
LocationBadan Kepegawaian Negara
Effective Date06 Februari 2007
Publication Date06 Februari 2007
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan ini dilakukan dengan mengubah lampiran-lampiran dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005. Ketentuan substansial dari peraturan ini meliputi penetapan angka pengenal nomor pertimbangan teknis, nomor persetujuan teknis, dan nomor surat/surat keputusan terkait mutasi kepegawaian PNS. Peraturan ini juga mengatur penetapan angka pengenal nomor identitas PNS, yang bertujuan untuk mempermudah identifikasi dan pengelolaan data kepegawaian. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.

(-)

(-)