Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014

(-)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur pedoman pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2014 di luar negeri. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan proses pelaksanaan Pemilu di luar negeri berlangsung secara jujur dan adil, menjamin kesiapan penyelenggara Pemilu, memastikan kompetisi antar peserta pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, melayani pemilih dengan baik, menjamin penggunaan hak pilih secara jujur, dan mencegah terjadinya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara peserta Pemilu.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR di luar negeri, pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, kegiatan pemungutan suara, kegiatan penghitungan suara, dan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu di luar negeri. Fokus pengawasan mencakup materi kampanye, media penyampaian informasi, penyalahgunaan wewenang, perlakuan adil penyelenggara pemilu, distribusi perlengkapan, jumlah warga negara Indonesia yang menggunakan hak pilih, mobilisasi pemilih, pemilih tidak terdaftar, pemberian suara melalui drop box dan pos, pencegahan penggelembungan suara, pengisian formulir, penanganan pelanggaran, dan akurasi rekapitulasi.

Peraturan ini juga mengatur prinsip-prinsip pengawasan Pemilu di Luar Negeri, yaitu nondiskriminasi, akuntabilitas, objektifitas, aksesibilitas, cermat, akurat, dan melayani pemilih. Pelaksana pengawasan adalah Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(-)

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di luar negeri, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.