For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Also known as: Peraturan OJK 42 /POJK.03/2019 · Peraturan OJK No. 42 /POJK.03/2019

Status:
Inactive
Effective Date:26 Desember 2019Publication Date:26 Desember 2019
Pers, Pos & Iklan

Information

TypePeraturan Otoritas Jasa Keuangan
ThemeLembaga Pengelola Informasi Perkreditan
LocationOtoritas Jasa Keuangan
Effective Date26 Desember 2019
Publication Date26 Desember 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi perkreditan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK ini menetapkan bahwa Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) harus memiliki izin usaha dari OJK dan berbentuk perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp50 miliar. LPIP bertugas menghimpun dan mengolah data kredit dari lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah. Informasi ini diharapkan dapat mendukung manajemen risiko kredit, mengurangi kredit bermasalah, dan meningkatkan akses pembiayaan. LPIP juga diwajibkan untuk menjaga akurasi, keamanan, dan kerahasiaan data yang dikelola. Selain itu, POJK ini mengatur tentang persyaratan bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris LPIP, serta penggunaan tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap LPIP dilakukan oleh OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.

(-)

  • 1. LPIP yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  • 2. Pelanggaran yang menyebabkan kerugian signifikan dapat dikenai sanksi lanjutan hingga pencabutan izin usaha.
  • 3. Denda administratif dapat dikenakan hingga Rp1.000.000.000,00 tergantung pada pelanggaran.