For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus

Also known as: UU 6/1960 · UU No. 6 Tahun 1960 · UU Nomor 6 Tahun 1960

Status:
Inactive
Effective Date:24 September 1960Publication Date:24 September 1960
Hukum Administrasi NegaraPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemeSensus
LocationPemerintah Pusat
Effective Date24 September 1960
Publication Date24 September 1960
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128)

Latar Belakang dan Tujuan
Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap dan akurat guna mendukung perencanaan pembangunan nasional di berbagai bidang. Sensus dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengumpulkan informasi tersebut secara berkala, menggantikan peraturan lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan negara.

Ketentuan Substansial
Undang-Undang ini menetapkan Biro Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sensus di Indonesia. Sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun, sementara sensus lainnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Kepala Biro Pusat Statistik memiliki wewenang untuk mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan sensus, termasuk pembentukan kantor cabang dan pengangkatan petugas sensus. Petugas sensus diberikan kebebasan untuk mengakses berbagai lokasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas mereka, dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan tata susila. Setiap individu dan badan di Indonesia diwajibkan untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan sensus, dan semua informasi yang diperoleh harus dirahasiakan oleh petugas sensus.

(-)

1. Pelanggaran terhadap pelaksanaan sensus dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp 20.000,-. 2. Penolakan untuk memberikan bantuan yang diwajibkan dapat dikenai hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp 5.000,-. 3. Memberikan keterangan palsu untuk keperluan sensus dapat dikenai hukuman penjara hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 10.000,-. 4. Membocorkan rahasia sensus dapat dikenai hukuman penjara hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 10.000,-. 5. Melalaikan kewajiban sebagai petugas sensus dapat dikenai hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp 5.000,-.