For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.01/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Also known as: PMK 241/PMK.01/2015 · PMK No. 241/PMK.01/2015

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2016Publication Date:22 Desember 2015
Profesi & Sertifikasi KeahlianAparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeMekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2016
Publication Date22 Desember 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Latar belakang kebijakan ini adalah adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana umum, pelaksana khusus, dan pelaksana tugas belajar. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, dan persyaratan pendidikan.

1. Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian. 2. Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dengan penyetaraan kriteria nilainya dengan NEP. 3. CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2014 diberikan jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sampai diangkat menjadi PNS.

(-)