Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/3/PBI/2000

Status Peraturan Ini

1. Status: Peraturan ini TIDAK BERLAKU.
2. Kapan Dicabut: Informasi mengenai tanggal pencabutan tidak tersedia dalam dokumen ini.
3. Pengganti: Tidak ada informasi mengenai peraturan pengganti yang disebutkan dalam dokumen ini.
4. Riwayat Perubahan: Sebelum dicabut, peraturan ini mengatur pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Isi Kebijakan

• Tujuan dan Latar Belakang: Untuk memfokuskan fungsi Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter, pengelolaan KLBI dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah.
• Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan: BUMN diberi kewenangan untuk mengelola angsuran pokok KLBI dan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
• Alasan Pencabutan: Tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen ini, namun kemungkinan terkait dengan perubahan kebijakan moneter atau restrukturisasi kelembagaan.
• Dampak Pencabutan: Penghentian pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN dan penyesuaian kebijakan terkait kredit program.

Ketentuan Peralihan

• Ketentuan Peralihan Saat Dicabut: Tidak ada ketentuan peralihan yang disebutkan dalam dokumen ini.
• Transisi ke Peraturan Pengganti: Tidak ada informasi mengenai transisi ke peraturan pengganti.
• Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut: Hak tagih atas KLBI tetap dimiliki oleh Bank Indonesia sampai jatuh tempo.
• Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai: Bank Indonesia berhak menarik kembali KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo.

Sanksi

• Sanksi yang Dahulu Berlaku: Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi terhadap BUMN terkait pengelolaan KLBI.
• Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut: Tidak ada informasi mengenai status sanksi setelah pencabutan peraturan.
• Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan: Tidak ada informasi spesifik mengenai penyelesaian sanksi yang masih berjalan.