Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2021

Peraturan Walikota ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas hasil analisis harga pasar sewa dan properti perumahan di Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang. Analisis tersebut berdampak pada penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan rincian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meliputi: uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, belanja rumah tangga pimpinan, uang jasa pengabdian, dana operasional pimpinan, biaya pakaian dinas, serta honorarium tenaga ahli/kelompok pakar/tim ahli. Peraturan ini juga mengatur standar pemberian fasilitas rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, termasuk ketentuan mengenai pengembalian fasilitas tersebut saat masa bakti berakhir.