For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Also known as: Permen PANRB 3/2014 · Permen PANRB No. 3 Tahun 2014 · Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:4 Maret 2014Publication Date:6 Januari 2014
Profesi & Sertifikasi Keahlian

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemeJabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date04 Maret 2014
Publication Date06 Januari 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Partially Revoked By

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Penyuluh Hukum. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memiliki tugas utama melakukan kegiatan penyuluhan hukum, yang meliputi penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluh Hukum juga bertanggung jawab dalam pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Instansi pembina untuk jabatan ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas menyusun ketentuan pelaksanaan, standar kompetensi, dan pedoman formasi jabatan. Jabatan ini terbagi dalam beberapa jenjang, yaitu Penyuluh Hukum Pertama, Muda, Madya, dan Utama, dengan masing-masing jenjang memiliki persyaratan angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan.

(-)

(-)