For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Also known as: Peraturan Bawaslu 9/2012 · Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2012 · Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2012

Status:
Inactive
Effective Date:5 April 2012Publication Date:5 April 2012
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ThemePerubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
LocationBadan Pengawas Pemilihan Umum
Effective Date05 April 2012
Publication Date05 April 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan ini mencabut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dihapus 2. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah 3. Ketentuan Pasal 9 diubah 4. Ketentuan Pasal 11 huruf e dan f diubah 5. Ketentuan Pasal 12 huruf a dihapus 6. Ketentuan Pasal 16 diubah 7. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a 8. Ketentuan Pasal 20 diubah 9. Ketentuan Pasal 22 diubah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, dan berkualitas, serta untuk memastikan terlayaninya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan suara secara tepat waktu.

Perubahan meliputi penghapusan beberapa definisi, perubahan fokus pengawasan, dan penambahan ketentuan terkait koordinasi dengan lembaga lain. Secara substansial, peraturan ini menekankan pada pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan kesesuaian dengan jadwal tahapan, desain surat suara yang tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon, serta ketersediaan perlengkapan administrasi yang tepat waktu. Pengawas Pemilu juga diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengadaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban Pengawas Pemilu Kada untuk membuat laporan hasil pengawasan dan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Kada berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

(-)

(-)