Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006

(-)

Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan untuk mengatur kegiatan usaha pengiriman uang yang mengalami perkembangan signifikan baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi serta mencegah pencucian uang. Peraturan ini mengatur kewajiban pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara pengiriman uang, baik perorangan maupun badan usaha. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pemisahan pengelolaan uang dari kekayaan pribadi dan penerapan prinsip mengenal nasabah. Pengiriman uang dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai, dengan ketentuan khusus untuk transaksi internasional. Bank Indonesia berwenang mengawasi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran.

1. Perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha pengiriman uang sebelum peraturan ini harus mendaftar ke Bank Indonesia hingga 31 Desember 2008. 2. Penyelenggara yang telah memiliki kantor cabang atau kerjasama dengan operator sebelum peraturan ini berlaku harus melaporkan kepada Bank Indonesia. 3. Permohonan yang diajukan sebelum peraturan ini akan diproses sebagai pendaftaran. 4. Penyelenggara harus melengkapi persyaratan perizinan paling lambat 31 Desember 2008. 5. Bank Indonesia akan menghapus identitas penyelenggara yang tidak melengkapi persyaratan hingga batas waktu tersebut.

1. Pelanggaran tanpa izin setelah 31 Desember 2008 dapat dilaporkan ke pihak berwajib. 2. Penyelenggara yang membuka cabang tanpa melapor dikenakan teguran tertulis, penutupan cabang, hingga pencabutan izin. 3. Pelanggaran ketentuan pelaporan dan pencatatan dikenakan teguran tertulis hingga pencabutan izin. 4. Pelanggaran terkait pencucian uang dikenakan sanksi oleh lembaga berwenang dan pencabutan izin. 5. Penghentian kegiatan tanpa memenuhi kewajiban dapat dilaporkan ke pihak berwajib.