[{"_1":2,"_103":-5,"_104":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","41ef31f6-c385-4b91-b872-5e30cdf89eca","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_99":100,"_101":102},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_56":57,"_58":59,"_63":64,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026","number","5","year","2026","published_date","2026-03-17","effective_date","2026-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_51":48,"_52":53,"_54":55},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_51":57,"_52":60,"_61":62},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[65,68],{"_51":66,"_52":67,"_54":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan",{"_51":69,"_52":70,"_54":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan","location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","subject_matter","Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang\r\nKebijakan dan Pengaturan Ekspor yaitu tentang permohonan Perizinan Berusaha di bidang\r\nEkspor, Ekspor atas Barang tertentu, Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan, barang yang tidak\r\ndiberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor, Ketentuan Ekspor untuk pos tarif/HS dan Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran\r\nIV, dan Lampiran V","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan-ekspor
2026
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 5, BN.2026 (197)/562 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi\r\neksportir dan penyederhanaan perizinan berusaha di\r\nbidang ekspor, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan\r\ndan pengaturan ekspor sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023\r\ntentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan\r\nEkspor;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nPerdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang\r\nKebijakan dan Pengaturan Ekspor; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang\r\nKebijakan dan Pengaturan Ekspor yaitu tentang permohonan Perizinan Berusaha di bidang\r\nEkspor, Ekspor atas Barang tertentu, Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan, barang yang tidak\r\ndiberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor, Ketentuan Ekspor untuk pos tarif/HS dan Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran\r\nIV, dan Lampiran V \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang\r\nKebijakan dan Pengaturan Ekspor \n 562 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha bagi eksportir dan melakukan penyederhanaan perizinan berusaha di bidang ekspor. Kebijakan ini mencakup penyesuaian mekanisme penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, termasuk implementasi penerbitan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Selain itu, diatur mengenai kewajiban penyampaian laporan realisasi ekspor, mekanisme pembatalan proses penerbitan surat keterangan, serta penyesuaian ketentuan ekspor kembali atas barang yang telah diimpor. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain untuk barang tertentu, seperti sertifikat sanitasi produk hewan dan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu (v-legal), serta memperbarui daftar barang yang diatur ekspornya dalam lampiran peraturan.","transitional_provisions","1. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan (Kerja Sama Fasilitas Smelter), Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan, Eksportir Terdaftar Timah Industri, dan Persetujuan Ekspor Timah Industri yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan 30 April 2026.\n2. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Produsen Kratom dan Non-Produsen Kratom yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan 1 Juli 2026.\n3. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara dan Persetujuan Ekspor Minyak bumi dan gas bumi yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n4. Eksportir wajib mengajukan permohonan perizinan baru sesuai ketentuan peraturan ini sebelum tenggat waktu yang ditetapkan (30 April 2026 untuk Timah, 1 Juli 2026 untuk Kratom, dan 14 hari kerja setelah peraturan berlaku untuk Gas Bumi).\n5. Ekspor untuk pos tarif/HS tertentu (seperti Holothuria lessoni dan Buaya Sahul) yang telah memiliki nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan tanpa memerlukan Persetujuan Ekspor.","sanctions","1. Eksportir yang tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor dikenai sanksi administratif berupa peringatan.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan dalam 30 hari, eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau penangguhan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.\n3. Eksportir yang terlibat dalam penyalahgunaan dokumen ekspor dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan atau penangguhan penerbitan perizinan.\n4. Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dikenakan jika eksportir terbukti mengubah informasi dokumen, ditemukan ketidaksesuaian data, melakukan pelanggaran kepabeanan, atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait penyalahgunaan dokumen ekspor.","revoked_by","partially_revoked_by","revokes","amended_by","amends","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2026
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER 23 OF 2023
CONCERNING EXPORT POLICIES AND ARRANGEMENTS

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to improve ease of doing business for exporters and simplify business licensing in the export sector, it is necessary to adjust the export policies and arrangements as stipulated in Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Trade Number 9 of 2025 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Trade concerning the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements;

In view of :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 7 of 2014 concerning Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6641) as amended by Government Regulation Number 3 of 2026 concerning Amendment to Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2026 Number 5, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7156);
Government Regulation Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Zones and Free Ports (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6653) as amended by Government Regulation Number 25 of 2025 concerning Amendment to Government Regulation Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Zones and Free Ports (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 94, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7112);
Presidential Regulation Number 168 of 2024 concerning the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 364);
Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 527) as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Trade Number 9 of 2025 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 167);
Regulation of the Minister of Trade Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 53);

DECIDES:

To enact :

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE CONCERNING THE FOURTH AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER 23 OF 2023 CONCERNING EXPORT POLICIES AND ARRANGEMENTS.

Article I

Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policies and Arrangements (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 527) which has been amended several times by Regulation of the Minister of Trade:

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-directus/2f493dd8-2c7d-40fc-a4fe-9963b4588c02.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260514%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260514T144727Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=42c964ebf54c9ef8e1356f7d94319cc465e78a164fc75640a143d369d119d69d","actionData","errors"]