Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, terutama di daerah yang belum terjangkau akses informasi dan komunikasi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan nasional melalui dukungan pembiayaan yang memadai. Peraturan ini mengatur pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund) yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO). Pembiayaan ini digunakan untuk penyediaan jaringan serat optik, jasa akses publik layanan internet wi-fi, jasa data recovery center, dan pengembangan industri TIK dalam negeri. Pelaksana pembangunan jaringan tulang punggung pita lebar ditetapkan melalui pelelangan umum dan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk penggunaan teknologi terkini dan pemberlakuan tarif sewa jaringan sesuai peraturan perundang-undangan.