For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1985

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Also known as: Keppres 25/1985 · Keppres No. 25 Tahun 1985 · Keppres Nomor 25 Tahun 1985

Status:
Active
Effective Date:1 April 1985Publication Date:8 Maret 1985
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemeTunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 April 1985
Publication Date08 Maret 1985
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk memperbaiki tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Tunjangan ini diberikan setiap bulan sebesar Rp166.000,-. Selain itu, keputusan ini juga berlaku bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pegawai penerima gaji bulanan di samping pensiun yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional. Bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, tetapi diangkat sebagai Penatar Tingkat Nasional, diberikan honorarium dengan jumlah yang sama. Pengangkatan sebagai Penatar Tingkat Nasional dilakukan dengan Keputusan Presiden, dan ketentuan teknis pelaksanaan diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(-)

(-)