For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1966

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Also known as: UU 1/1966 · UU No. 1 Tahun 1966 · UU Nomor 1 Tahun 1966

Status:
Inactive
Effective Date:17 Agustus 1965Publication Date:14 Februari 1966
PerbankanPerdagangan Internasional & Ekspor-ImporHukum Tata Negara

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePenarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date17 Agustus 1965
Publication Date14 Februari 1966
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibuat dengan latar belakang meningkatnya perjuangan revolusioner dan militan bangsa Indonesia, yang memerlukan tindakan di bidang hubungan internasional untuk mendukung konfrontasi politik dan ekonomi terhadap neo-kolonialisme dan imperialisme. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan dengan badan internasional yang dianggap menghambat perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur.

Ketentuan Substansial

Undang-undang ini menetapkan penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, efektif sejak 17 Agustus 1965. Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah terkait penarikan ini. Bank Indonesia ditunjuk sebagai badan pelaksana untuk penyelesaian masalah keuangan terkait.

(-)

(-)